Nama : Neni Ajeng Arnita
Nim : 201310110311081
Kelas : B
Tugas : 9
Hukum Internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang
mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum
Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun
dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian
ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan
perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional
dan individu.
Pengertian Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara
Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah
dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi
batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.
Meliputi antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan
negara, dan antara ubjek hukum bukan negara satu sama lain.
1. Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja
Keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara
2. J.G Starke
Sekumpulan hukum (Body of Law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas. Oleh karena itu, hukum internasional wajib ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional
3.Wirjono Prodjodikoro
Hukum yang mengatur hubungan hukum antarberbagai bangsa di berbagai negara
Hukum yang mengatur hubungan hukum antarberbagai bangsa di berbagai negara
4. Ivan A.Shearer
Sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara dan hubungannya satu sama lain meliputi
a. Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan fungsi institusi atau organisasi tersebut, serta hubungan antara institusi dan organisasi-organisasi tersebut dengan negara dan individu
b. Aturan-aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional[1]
5. Hugo de Groot
Hukum yang didasarkan pada kemauan bebas dan berdasarkan persetujuan sebagian atau seluruh negara demi tercapainya kepentingan bersama dari negara-negara yang menyertakan diri di dalamnya
Hukum yang didasarkan pada kemauan bebas dan berdasarkan persetujuan sebagian atau seluruh negara demi tercapainya kepentingan bersama dari negara-negara yang menyertakan diri di dalamnya
6.Rebecca M.Wallace
Peraturan dan norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain yang ada pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional dan individu, dalam hal hubungan satu dengan yang lainnya.
Kesimpulannya, hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan negara, subjek hukum bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain\
Asas-asas Hukum Internasional
Ada beberapa asas asas Hukum Internasional dalam menjalin hubungan antarbangsa:
Ada beberapa asas asas Hukum Internasional dalam menjalin hubungan antarbangsa:
ASAS TERITORIAL
Menurut azas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya dan terhadap semua barang atau orang yang berada diwilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.
ASAS KEBANGSAAN
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya, menurut asa ini setiap negara di manapun juga dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya, Asas ini mempunyai kekuatan extritorial, artinya hukum negera tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara asing.
ASAS KEPENTINGAN UMUMAsas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya, menurut asa ini setiap negara di manapun juga dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya, Asas ini mempunyai kekuatan extritorial, artinya hukum negera tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara asing.
Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalan kehidupan masyarakat, dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum, jadi hukum tidak terikat pada batas batas wilayah suatu negara.
Dalam pelaksanaan hukum Internasional sebagai bagian dari hubungan
internasional, dikenal ada beberapa asas, antara lain:
1. PACTA SUNT SERVANDA
Setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak pihak yang mengadakannya.
2. EGALITY RIGHTS
Pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama
3. RECIPROSITAS
Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif ataupun posistif.
4.REBUS SIG STANTIBUS
Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar/fundamentali dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.[2]
Sumber Hukum
Internasional
Sumber-sumber
hukum internasional dapat kita bagi atau kelompokkan berdasarkan 2 buah metode
dan cara pandang kita.
Sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum
formail dan sumber hukum materiil.
Sumber hukum formail adalah sumber hukum yang dilihat
dari bentuknya hukum.
Sumber hukum materiil hukum internasional diartikan
sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum intrenasional
untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu.
Penggolongan
Sumber hukum internasional dapat dibedakan
berdasarkan penggolongannya menjadi dua yaitu:Penggolongan menurut Pendapat
Para sarjana Hukum Internasional
Para sarjana Hukum Internasional menggolongkan sumber
hukum internasional yaitu, meliputi:
Kebiasaan,Traktat
Keputusan Pengadilan atau Badan-badan Arbitrase
- Karya-karya Hukum
- Keputusan atau Ketetapan Organ-organ/lembaga Internasional
b Penggolongan menurut Pasal 38 (1)
Statuta Mahkamah Internasional
Sumber Hukum Internasional menurut ketentuan Pasal 38
(1) Statuta Mahkamah Internasional adalah terdiri dari :
- Perjanjian Internasional (International Conventions)
- Kebiasaan International (International Custom)
- Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang diakui oleh negara-negara beradab[3]
DAFTAR PUSTAKA
Fahdlianoor.SH, Hukum
Internasional, http://pengertianhukum.blogspot.com
Saputra,
Sumber Hukum Internasional, http://wirasaputra.wordpress.com
[1]Fahdlianoor.SH, Hukum Internasional, http://pengertianhukum.blogspot.com diakses pada 27 Oktober
2013
[2] Ibid.
[3]Saputra, Sumber Hukum
Internasional, http://wirasaputra.wordpress.comdiakses pada 27 Oktober 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar